Rumah Murah atau Murahan?

“Hanya bilik bambu, beratap jerami, beralaskan tanah. Namun semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya?” Penggalan lagu tersebut mengingatkan kita sebuah pada persoalan papan yang masih menjadi hambatan bagi kaum yang belum mapan di tengah kenaikan pesat sektor properti di Indonesia, khususnya di Jakarta saat ini.

Di saat para pengembang sedang menikmati sektor properti yang tengah naik daun, terdapat sekitar 61 juta kepala keluarga (KK) yang masih tergolong miskin dan setidaknya ada 13,6 juta KK yang di antaranya ada 1,5 juta PNS yang belum memiliki rumah. Tanpa disadari rumah murah makin langka, dihimpit oleh rumah kelas menengah yang tentu lebih dilirik pengembang karena dari sisi keuntungan yang lebih tinggi.

Pembelian rumah dengan tujuan investasi mengerek harga perumahan komersial tipe kecil. Selama kuartal pertama tahun ini, permintaan rumah tipe kecil mengalami kenaikan paling tinggi, rata-rata 8,3%. Sektor properti di bursa saham naik tertinggi hingga 73%, indeks harga properti residensial juga naik sebesar 7,4% selama 2012 hingga kuartal pertama tahun ini.

Kenaikan harga rumah yang melesat dalam beberapa waktu terakhir serta adanya wacana kepemilikan properti bagi warga negara asing berefek terhadap lonjakan harga tanah, akibatnya penyediaan tanah untuk perumahan rakyat kecil semakin sulit.

Indonesia memasuki darurat perumahan di tengah ledakan pertumbuhan properti. Pemerintah perlu mengambil langkah intervensi menyediakan perumahan rakyat untuk mengatasi kesenjangan perumahan dan diharapkan memudahkan penyediaan lahan serta meringankan harga jual.

Kekurangan rumah saat ini menembus 15 juta unit, sedangkan kebutuhan rumah baru setiap tahunnya mencapai 900 ribu unit, sementara pasokan dari pengembang rata-rata hanya 200 ribu unit per tahun. Kebutuhan perumahan tersebut jika ditargetkan teratasi dalam waktu 2 dekade, maka per tahun harus membangun 750 ribu rumah.

Tahun 2013 ini, Pemerintah menargetkan pembangunan 121 ribu unit rumah bersubsidi tahun ini dan Perum Perumnas menargetkan pembangunan 20 ribu baik rumah susun maupun rumah tapak. Adapun hingga kuartal pertama tahun ini, penyerapan rumah bersubsidi sebanyak 22 ribu unit, masih 18,5% dari target.

Membangun perumahan rakyat sangat penting dan strategis, karena rumah merupakan kebutuhan primer. Pemerintah dan pengembang harus mengembalikan iklim kondusif bagi pasokan rumah murah di tengah lonjakan harga rumah yang memperlebar kesenjangan kemampuan masyarakat.

Penyediaan rumah sebagai hak dasar rakyat menjadi tanggung jawab pemerintah, melalui kerja sama dengan seluruh lembaga yang terkait. Tanpa bantuan pemerintah, masyarakat berpenghasilan rendah tidak akan dapat menjangkau harga rumah yang tidak ramah lagi di kantong. Menentukan kelas rumah bukan lagi berdasarkan tipe bangunan saja, melainkan harga properti itu sendiri.

Tanah dan rumah bukan hanya dilihat dari nilai ekonomisnya, melainkan nilai sosialnya juga. Rumah layak itu harus dapat memampukan penghuninya untuk mendapat hak lainnya, seperti kesehatan, pekerjaan, pendidikan, serta memberikan kenyamanan terhadap sarana air bersih dan tempat pengolahan sampah, serta akses ke layanan publik.

Program perumahan di perkotaan menjadi penting mengingat sasaran tahun 2030, sekitar 70% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan, khususnya ibukota Jakarta. Diharapkan sinergitas pemerintah, pengembang dan pembiaya dalam hal ini, sehingga rakyat kecil pun setidaknya mempunyai tempat tinggal walaupun sebuah rumah mewah (mepet sawah) atau rumah tajir (takut banjir), dan mereka pun dapat bersenandung “Di sana rumahku dalam kabut biru, ke Jakarta aku kan kembali walaupun apa yang kan terjadi.”

“House is just a building but home is a feeling. Family makes a house a home.”