Kisah Seribu Menara dan Sejuta Rumah

Penghujung April lalu, Presiden Jokowi memancang tiang perdana program 1 juta rumah, sebuah proyek besar dengan target nilai investasi mencapai Rp 68 triliun. 5 tahun setelah kemerdekaan Indonesia sudah diagendakan agar seluruh rakyat memiliki rumah, namun apa dinyana hingga saat ini defisitnya malah lebih besar. Populasi kini sudah sebanyak 255 juta jiwa, pasokan dari pengembang lokal justru masih terbatas dengan kapasitas maksimalnya hanya sekitar 400 ribu unit per tahun, sedangkan kebutuhan sudah 2x lipatnya.

Program 1 juta rumah yang direncanakan pemerintah saat ini pernah juga diagendakan program serupa sewindu yang lalu, yaitu program pembangunan 1.000 menara, yang sayangnya hanya tercapai tak sampai 14%. Kala itu Jusuf Kalla mencanangkan program rumah susun, namun salah sasaran karena diserahkan sepenuhnya ke swasta tanpa ada pengawasan dan kebijakan yang jelas, serta adanya persoalan permintaan dan pasokan, lalu minimnya kemampuan membayar dari masyarakat kecil yang tak punya dana tunai dalam menyetor uang muka. Adapun harga rumah MBR berkisar Rp 115-165 juta per unitnya.

Pemerintah berusaha meningkatkan daya beli masyarakat, suku bunga kredit pemilikan rumah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan akan diturunkan menjadi 5% dengan masa kredit sampai 20 tahun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), juga menurunkan uang muka menjadi 1%, dan memberikan bantuan sebesar Rp 4 juta. Dalam program 1 juta rumah, 60% merupakan rumah bagi MBR dan sisanya adalah rumah komersial.

Saat ini, ada sekitar 6,4 juta keluarga yang tinggal di rumah sewa dan sekitar 7,2 juta keluarga yang masih menumpang. Hingga akhir 2014, defisit rumah mencapai 13,5 juta unit dengan tambahan kebutuhan sekitar 700 ribu unit setiap tahunnya. Bilamana program 1 juta rumah berjalan mulus, maka diperlukan waktu sekira 1,5 dekade defisit tersebut baru akan hilang.

Sinergi antara pemerintah dan swasta diperlukan dalam penyediaan hunian, seperti pengadaan lahan, perizinan, kredit pemilikan dan konstruksi, regulasi, perpajakan, eksekusi di lapangan, komitmen perbankan dan pengembang, serta dukungan infrastruktur dan kelistrikan. Pengawasan yang ketat terhadap penerima yang berhak juga sangatlah penting, diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan Rp 4 juta untuk rumah tapak dan Rp 7 juta untuk rusunami.

Tantangan utama pembangunan 1 juta rumah adalah mengenai pembiayaan, tanah, dan perizinan. Dana Badan Usaha Milik Negara sebesar Rp 430 triliun, sepertiganya dapat digunakan untuk mendukung program 1 juta rumah. Dari sisi regulasi, pemerintah sedang melakukan deregulasi 10 peraturan yang menghambat program 1 juta rumah, dan ditargetkan selesai paling lama 2 bulan, antara lain mengenai Izin Mendirikan Bangunan, kawasan permukiman, pengelolaan aset, tabungan perumahan, pembiayaan, Perumnas, dan juga perpajakan. Regulasi harus lebih jelas agar program berjalan sesuai rencana, disertai dengan koordinasi yang lebih intensif antar bidang terkait.

Proyek 1 juta rumah juga harus diperlengkapi dengan prasarana jalan, air bersih, sanitasi, dan tata ruang kota, serta terhubung dengan sebuah jaringan moda transportasi publik. Dibutuhkan juga teknologi pembangunan rumah yang tepat guna dengan harga material yang lebih murah yang mampu mempercepat proses pembangunan sehingga bisa mengefektifkan waktu dan tenaga kerja.

Pemerintah merancang program ambisius pembangunan 1 juta rumah setiap tahunnya mulai 2015 ini sebagai upaya memenuhi kebutuhan papan masyarakat sesuai yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya bagi yang tidak mampu mendapatkan rumah laik huni. Program 1 juta rumah ini adalah kewajiban pemerintah terhadap pemenuhan hak asasi manusia dan juga pertaruhan atas janji dan kinerja pemerintah sendiri.