Investasi dan Deregulasi di Sektor Properti

Bank Indonesia (BI) merevisi turun target pertumbuhan ekonomi Indonesia 2016 ke kisaran 5,4% dari proyeksi sebelumnya 5,6%. Melihat penurunan pertumbuhan tersebut, di sektor properti, presiden menekankan pengembangan untuk segmen konsumen dengan tingkat ekonomi kelas bawah serta membuka pintu investasi yang lebih besar.

Presiden menerbitkan paket stimulus tahap I untuk mendorong ekonomi nasional dengan beberapa aturan yang terkait dengan sektor properti, antara lain aturan industrial untuk membangun lahan industri terpadu sehingga dapat mendorong investasi yang lebih luas, aturan kepemilikan oleh Warga Negara Asing (WNA) untuk menyediakan kejelasan tatanan dan melonggarkan kepemilikan properti oleh WNA, dan aturan tarif pendapatan negara bukan pajak untuk memberikan kejelasan ketentuan dan melonggarkan proses pembebasan lahan, aturan pajak barang mewah terkait sektor keuangan untuk mendorong industri dalam negeri dan meningkatkan lapangan kerja, serta aturan lain terkait tanah.

Sektor properti harus terus bergerak, pengembang pun harus tetap eksis dan berekspansi dengan cara berpindah segmen pasar secara terukur dan berinovasi secara kreatif dalam penjualan di tengah masa konsolidasi sektoral. Siklus properti yang naik dan turun adalah bagian dari risiko bisnis, serta rantai alamiah setengah dekade sebuah normalisasi pasar. Para pengembang dan konsumen juga harus cermat menghadapi beberapa perubahan regulasi dalam menghadapi kondisi ekonomi domestik yang sedang terkoreksi.

Di kala perekonomian sedang lesu, menjadi saat yang terbaik bagi konsumen untuk membeli hunian sekunder, karena terjadi penurunan harga yang cukup signifikan. Adapun pasar sekunder kini lebih banyak digandrungi pengguna akhir. Di waktu pasar melemah, saatnya pengembang masuk ke pasar menengah dengan harga Rp750 juta dan kelas bawah yang jumlahnya sangat besar dengan harga rumah di bawah Rp500 juta per unit. Ada juga rumah tapak bersubsidi dengan kisaran harga Rp110 juta bergantung zonasi.

Kuartal I 2015, pasar properti melemah hingga 34%, sedangkan harga residensial di triwulan II 2015 mengonfirmasi adanya perlambatan bisnis properti di tahun ini, tercermin dari pertumbuhan penjualan yang hanya sebesar 10,8%, lebih rendah dari sebelumnya sebesar 26,6%. Adapun penurunan penjualan terutama terjadi pada rumah tipe menengah. Upaya penting yang harus dilakukan pemerintah adalah mendorong pertumbuhan industri properti dengan cara tidak membebani pelaku bisnis dengan pajak, sebaliknya harus memberi insentif agar pengusaha dapat bertahan dan tetap berbisnis secara berkelanjutan, karena jika bisnis properti tetap berjalan, maka ekonomi Indonesia akan tetap baik.

Di segmen bawah terdapat jaminan dan juga kemudahan, seperti program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk uang muka sebesar 1% dan bunga kredit pemilikan rumah (KPR) 5% tetap selama 20 tahun, diberlakukan untuk menggenjot sisi permintaan dan meningkatkan daya beli. Dari nilai total KPR, sebesar 90% menggunakan skema FLPP, sedangkan 10% berupa KPR perbankan. Kepastian pasar akan tetap terjaga, karena di tahun depan pemerintah mengalokasikan dana pembiayaan sebesar Rp9,3 triliun dibandingkan tahun ini yang hanya Rp5,1 triliun, yang dapat merealisasikan pembangunan 100 ribu unit.

Indonesia memiliki kelas menengah cukup besar, ada 170 juta di tahun ini, sebuah pasar riil yang bisa digarap dan dapat menggerakkan industri. Segmen ini lah yang potensial di saat properti menengah atas mulai jenuh. Di lain sisi, juga masih ada sebesar 20,5% penduduk yang tidak memilik rumah. Di tengah kelesuan ekonomi, pasar rumah murah tetap akan bergairah lantaran keunggulannya dengan volume besar dan terdapat permintaan tetap di pasar karena seberapa banyak pasokan akan selalu diserap mengingat masih ada 13,5 juta jumlah defisit perumahan di Indonesia.