Persoalan Lama Presiden Baru

Masalah perumahan adalah persoalan terbesar ketiga saat ini, agenda utama dari presiden baru harus menyelesaikan pembangunan perumahan yang lamban karena terpasung defisit rumah. Di lain sisi, harga lahan yang terus naik sehingga menjadi ajang spekulasi, yang lebih bahayanya lagi dibeli menggunakan hutang dengan bunga yang tinggi.

Dengan 240 juta penduduk dan 1,9 juta kilometer luas daratan Indonesia, presiden terpilih harus mempercepat penyediaan 15 juta unit perumahan bagi rakyat yang belum memiliki rumah. Darurat lahan perumahan dan permukiman mendorong urgensi adanya bank tanah sebagai alternatif kebijakan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan hunian untuk kepentingan umum, sekaligus sebagai pengendali harga tanah yang harganya kian melambung.

Pembangunan hunian vertikal perlu digalakkan untuk mengefisienkan konsumsi lahan di perkotaan. Pembangunan rusun murah bersubsidi sebagai terobosan untuk pemenuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dibarengi dengan konsep mekanisme dan batasan yang jelas.

Perumahan rakyat menengah-bawah harus diperhatikan pemerintah dengan membangun hunian campuran rusun sewa, milik, dan rumah tapak bersubsidi yang tepat sasaran guna mendorong keterjangkauan masyarakat terhadap rumah tinggal. Pembangunan rusun melalui skema pembelian via cicilan flat 2 dekade dengan penetapan bunga kredit yang lebih terjangkau sebesar 5% per tahun melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan harus diteruskan untuk mendorong daya beli masyarakat.

Diharapkan partisipasi semua pihak baik pemerintah maupun swasta mengembangkan hunian berimbang yang sudah diprakarsai sejak awal 1980-an, membangun 1 rumah mewah wajib membangun 2 rumah menengah dan 3 rumah sederhana, serta penyediaan fasos dan fasum, yang bertujuan menjaga suatu kawasan hunian yang tidak berkesenjangan strata sosialnya.

Ironisnya, anggaran untuk perumahan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Rp 5,9 triliun di tahun 2012, Rp 4,7 triliun di tahun 2013 lalu, hingga hanya Rp 3,2 triliun di tahun 2014 ini. Sangat jauh berbeda dengan anggaran untuk kesehatan yang sebesar Rp 46,5 triliun, padahal urusan perumahan perannya terkait dengan kesehatan masyarakat yang didukung oleh keberadaan tempat tinggal yang laik huni.

Bank Tabungan Negara juga harus dijamin perannya sebagai bank khusus untuk menyalurkan kredit rumah bersubsidi berbunga rendah dengan jangka waktu lebih lama, serta Perumnas harus dikembalikan kepada fungsi utamanya untuk fokus pada perumahan sederhana. Perumnas dibentuk untuk mendukung penyediaan rumah rakyat secara total, hingga saat ini sudah membangun rumah bagi jutaan jiwa di sekitar 400 lokasi di 187 kota.

Kedua lembaga tersebut sudah ada sejak tahun 1970-an, sekitar 2 dekade setelah berdirinya Housing Development Board Singapura dan Japan Housing Corporation yang bertugas menyelesaikan kendala perumahan bagi masyarakat kecil. Pemerintah wajib membantu lewat kemudahan pengadaan lahan, penyediaan infrastruktur dasar, hingga akses kredit konstruksi murah dari perbankan.

Berdasarkan UU No.1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah dan memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR. Perlu terobosan yang melibatkan pengembang swasta dan BUMN untuk menggerakkan perumahan rakyat. Selain bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat dalam pengadaan lahan, 3 Kementerian (Dalam Negeri, Perumahan Rakyat, dan Pekerjaan Umum) juga harus bersinergi dalam memenuhi kebutuhan perumahan.

Presiden yang baru harus berani berinvestasi besar dalam pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pasokan yang selalu terhambat oleh 3 masalah utama, yaitu pendanaan, perizinan, dan pembebasan lahan. Pembangunan infrastruktur tidak hanya menggerakan sektor ekonomi riil, tetapi juga mempercepat konektivitas antarkawasan secara keseluruhan, seperti percepatan pembangunan perumahan, jalan raya, rel kereta api, pelabuhan dan bandara. Selamat bekerja pak Presiden!