Pekerjaan Rumah Presiden Pada Perumahan

Penyediaan rumah untuk masyarakat kecil belum menjadi agenda utama hingga saat ini, kebutuhan papan dinomortigakan ketimbang kebutuhan dasar lainnya, seperti pangan dan sandang. Kementerian yang menangani perumahan juga di bawah 2 kebutuhan primer lainnya, yakni sandang di bawah Perindustrian dan pangan di bawah Pertanian.

Di tengah semaraknya investasi properti, masih banyak warga negara Indonesia yang belum memiliki tempat tinggal meski hak atas papan dijamin UUD 1945 dan diakui sebagai hak asasi. Sektor perumahan merupakan salah satu indikator kesejahteraan rakyat.

Bukan hanya menyediakan tempat tinggal, melainkan sebuah rumah laik huni yang memenuhi kebutuhan dasar dan berfungsi sebagai ruang sosial bagi keluarga, unit terkecil suatu negara. Pemerintah harus hadir dan menjamin terpenuhinya hak dasar rakyat sebagai wujud keberpihakan terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

Masyarakat harus dapat mengakses dengan baik 3 sumber utama yaitu tanah, infrastruktur, dan bahan bangunan. Juga 5 komponen dasar hak bermukim lainnya, seperti tata ruang, penyediaan lahan, tidak adanya disparitas harga bahan bangunan yang lebar, infrastruktur dasar seperti air dan listrik, serta pembiayaan yang mudah, murah, dan panjang.

Sektor perumahan rakyat sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan negara, sebagai salah satu sumber lapangan kerja, investasi serta pendapatan bagi daerah. Sampai saat ini pemerintah terkesan kurang acuh, indikasinya adalah lebih dari seperlima penduduk Indonesia belum mendapatkan hunian.

Sejak tahun 2004 kekurangan rumah sekitar 7 juta unit, 1 dekade berlalu defisit tersebut sudah melebihi 2x lipatnya, yakni menembus 15 juta unit. Kebutuhan rumah baru sekitar 800 ribu unit untuk masyarakat menengah-bawah, sedangkan kemampuan pengembang memasok hanya sekitar 250 ribu unit, sehingga kekurangan rumah setiap tahun mencapai 550 ribu unit.

Dengan rata-rata penambahan penduduk sebesar 3,5 juta jiwa per tahun, diharapkan presiden yang baru mendukung kebijakan perumahan yang terjangkau untuk meningkatkan kepemilikan rumah. Kepemilikan rumah di Indonesia hanya sekitar 70% jauh lebih rendah dibandingkan India (87%) dan China (90%).

Di tengah darurat perumahan rakyat saat ini, 4 Juni 2014 lalu Presiden SBY meneken Perpres No. 52 Tahun 2014 tentang pemberian rumah untuk mantan presiden dan wapres, dengan harga rumah yang diperkirakan melebihi Rp 20 miliar, yang pengadaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Di lain sisi, anggaran perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah masih jauh dari memadai, tidak sampai 0,5% dari APBN. Presiden baru harus berani menaikkannya, minimal menjadi 1%. Anggaran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan selama ini juga masih terlalu minim untuk pengadaan rumah. Pada tahun 2014, pemerintah mengalokasikan hanya Rp 4,5 triliun.

Selama 2 periode kepemimpinan Presiden SBY, sektor properti diposisikan bak anak tiri, pemerintah kurang berpihak terhadap perumahan rakyat. Pelaku properti berharap presiden yang baru memiliki terobosan yang dapat membuat perubahan untuk kemajuan properti nasional dengan kepemimpinan yang pro-perumahan dan infrastruktur sebagai bagian dari tujuan kesejahteraan bangsa.

Presiden terpilih harus mengoordinasi birokrasi kelembagaan urusan pertanahan dan perumahan dengan kebijakan yang sinkron antara pemerintah pusat dan daerah. Juga menyediakan pasokan yang mengimbangi daya serap masyarakat, dan sumber pembiayaan yang berasal dari anggaran, obligasi, dan investasi. Serta menyiapkan beberapa regulasi lain yang meliputi RUU Pertanahan, Stok Tanah, Tapera dan Properti.

Begitu banyak pekerjaan rumah mengenai perumahan bagi presiden baru Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari rumah. Membangun negara dimulai dari membangun rumah rakyat. Selamat bekerja presiden baru, mari membangun Indonesia yang lebih baik!