Menteri Industri Properti

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dilantik tanggal 27 Oktober 2014 lalu untuk memperkuat Kabinet Kerja Jokowi-JK, menjadi Menteri Pekerjaan Umum yang ke-25 sekaligus Menteri Perumahan Rakyat yang ke-8.

Menteri Perumahan Rakyat sepanjang histori belum pernah posisinya diisi oleh profesional. Saat ini dilebur dengan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), dan selaras dengan sejarah menteri-menteri Pekerjaan Umum sebelumnya, yaitu menterinya berasal dari kalangan profesional. Walaupun Kementrian Perumahan Rakyat berbeda fokus dan peran dengan KemenPU yang lebih ke area teknis, namun harus dapat dipastikan tidak akan mengurangi intensitas koordinasi dalam mewujudkan perumahan rakyat.

Menteri harus kreatif memanfaatkan momentum yang sebentar lagi akan berlaku, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015. Terobosan inovasi di sektor properti harus dilakukan, dengan misi utama yaitu pengadaan lahan, perizinan pembangunan, pembiayaan untuk hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), hingga pendanaan dari publik.

Menteri harus menyelesaikan segala problema perumahan nasional, salah satunya lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan program hunian berimbang. Adapun FLPP pada 2015 mendatang masih akan disalurkan, hanya saja tidak lagi akan diberikan untuk pembelian rumah tapak, namun rumah susun.

Menteri harus mereduksi defisit perumahan rakyat melalui dinamika kebijakan bisnis properti yang terkini dan solusi yang implementatif, serta membentuk mekanisme penyelesaian secara komprehensif. Dengan tetap memerhatikan disparitas rumah bagi MBR dan kelanjutan bisnis properti komersial.

Menteri harus menyelami konsep pembangunan perumahan dan permukiman, menggerakkan seluruh komponen secara efektif dan efisien. Berani melakukan pembenahan mulai dari tataran kebijakan di pusat, pengejawantahan di daerah sampai di subsektor terkait.

Menteri harus memiliki koneksi kuat dan pandai melobi di lintas kekuasaan dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti Pemda, APERSI dan REI. Serta berkoordinasi dengan kementerian terkait lainnya, seperti Dalam Negeri dan Keuangan.

Menteri harus memahami seluk-beluk hunian rakyat kecil hingga bisnis properti kakap, termasuk regulasinya. Mengerti skema pendanaan alternatif yang saat ini belum ada peraturannya. Demikian halnya dengan kepemilikan properti oleh individu asing, UU Agraria yang jadul 54 tahun lalu perlu diamandemen seturut zaman modern saat ini.

Menteri harus mengatasi defisit 15 juta rumah rakyat yang terus bertambah setiap tahunnya. Alokasi Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) 2015 yang tidak begitu besar, cuma sebesar Rp 4,621 triliun, hanya mencakup pemantauan pembangunan, perencanaan, dan evaluasi jalannya program pemerintah.

Menteri harus siap bekerja keras dan tidak memiliki konflik kepentingan. Banyak blusukan dan bersentuhan langsung dengan rakyat sehingga lebih peduli terhadap pembangunan hunian MBR ketimbang rumah komersial. Mencegah jangan sampai rumah rakyat menjadi ajang spekulasi untuk investasi.

Menteri harus paham betul permasalahan mendasar sektor properti dan siap dengan solusi komprehensif dalam membuat program perumahan bagi kelas menengah-bawah, karena kebutuhan rumah saat ini sudah masuk fase darurat dan mendesak.

Menteri harus memiliki afeksi dan berjuang membela kepentingan MBR dalam memiliki rumah, serta responsif terhadap berbagai komplikasi yang menghambat masyarakat mendapatkan tempat tinggal laik huni. Harus berintegritas dalam penyediaan hunian dengan menggandeng pemerintah dan BUMN sehingga rakyat dapat mengangsur KPR, menggenapi janji kampanye Jokowi yang akan fokus pada pemenuhan rumah laik bagi MBR.

Menteri harus menawarkan gagasan aktual, membawa bisnis properti dan sektor perumahan rakyat Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Pemerintahan jangan lagi memandang ikhwal perumahan rakyat sebagai program remeh, karena itu adalah tanggung jawab negara dan amanah UUD 1945.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selamat bekerja pak!