Jokowi dan Properti

Bangsa Indonesia telah memiliki presiden baru, yaitu Jokowi pada 20 Oktober 2014 lalu. Momen ini menjadi pintu masuk bagi angin segar harapan para pebisnis properti di Tanah Air. Selama 5 tahun ke depan, sektor properti diharapkan mendapat banyak perhatian dan perbaikan dari pemerintah karena properti masih menjadi sektor strategis dalam keberlangsungan pembangunan ekonomi.

Dengan dilantiknya Jokowi, dapat menjadi momentum kebangkitan properti, dengan semakin besarnya arus modal asing yang masuk ke dalam negeri karena faktor kepercayaan terhadap presiden baru, dan juga karena munculnya wacana kepemilikan asing yang dapat memberikan peluang di pasar properti Indonesia, seiring adanya pasar bebas ASEAN tahun depan.

Sayangnya, ada beberapa hambatan yang menjadi tantangan bagi pemerintah baru agar rakyatnya sejahtera, antara lain masih adanya keterbatasan lahan dan harga tanah yang mahal serta panjangnya prosedur pembebasan, di samping adanya hambatan dari organisasi, hingga faktor pendanaan.

Serta tantangan lainnya, yaitu masih banyaknya rumah tidak laik huni dan kawasan kumuh yang kian berkembang luas saat ini mencapai 54 ribu hektar karena masih banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Beberapa solusi dalam mengatasi kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan hunian adalah dengan membuat regulasi pengadaan dan pengaturan pengelolaan stok tanah, memanfaatkan tanah terlantar, dan membuat rencana tata ruang yang lebih spesifik, hingga mengatasi hambatan politik dan komitmen para pejabat setempat.

Kebutuhan rumah di Indonesia terus mengalami kenaikan tiap tahunnya, setidaknya dibutuhkan 750 ribu unit rumah per tahun. Namun, tingginya kebutuhan tersebut tidak sejalan dengan pasokan yang ada, yang hanya sekitar 400 ribu unit rumah per tahun.

Angka defisit tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. 5 tahun ke depan, jika tidak segera diselesaikan, diperkirakan sekitar 68 juta rakyat Indonesia belum memiliki rumah laik huni. Artinya, hak dasar sebagai warga negara belum terpenuhi.

Untuk itu diperlukan investasi yang besar di sektor perumahan, antara lain mulai dari Fasilitas Pembangunan Rusunawa dan Rumah Khusus, Prasarana, Sarana dan Utilitas kawasan perumahan dan permukiman, hingga program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.

Pemerintah harus segera menyiapkan peraturan sebagai landasan hukum dalam hal pengadaan stok tanah, untuk mengatur alokasi anggaran yang berasal dari APBN, APBD, serta dana tanggung jawab sosial perusahaan, serta lainnya yang terkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah.

Perumahan rakyat sejatinya merupakan urusan negara, negara harus hadir mengatur tata kelola pembangunan perumahan rakyat dan ketersediaan kawasan permukiman sebagai wadah bagi kelangsungan kehidupan yang terintegrasi antar kawasan sehingga tercapai percepatan dan pemerataan pembangunan nasional.

Pemerintah sebaiknya membuat aturan yang mewajibkan perbankan membiayai sektor perumahan via KPR berbunga rendah kepada MBR. Peran Perumnas juga diaktifkan menjadi stabilisator harga yang didukung penuh pemerintah dalam pengadaan tanah yang murah, sehingga dapat mengurangi bebannya dalam menyediakan rusun yang terjangkau bagi MBR.

Jokowi harus membangun kekuatan kabinet Indonesia yang hebat untuk menghadapi berbagai tantangan di dunia properti tersebut, salah satunya dengan memilih orang-orang yang J.O.K.O.W.I (Jago, Optimistis, Kerja, Organisator, Wawasan, Integritas) untuk menumpas inefisiensi dan miskoordinasi program pembangunan perumahan dan permukiman di antara Kementrian Perumahan Rakyat, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan dengan pemerintah daerah.

Mohammad Hatta sebagai Bapak Perumahan Rakyat Indonesia menegaskan tentang pentingnya setiap keluarga menempati rumah yang laik dan terjangkau yang terstruktur serta terpadu. Pemikiran tersebut mendorong terciptanya program pemerintah dalam penyediaan perumahan bagi rakyat Indonesia. Inilah saatnya Jokowi bersama pemangku kepentingan bidang perumahan bersama-sama mendorong terwujudnya hunian seperti cita-cita Bung Hatta.