Relaksasi Sektor Properti Lagi

Pertumbuhan kredit sepanjang kuartal pertama tahun ini tersendat, April 2016 hanya tumbuh sebesar 7,7% secara tahunan menjadi Rp 4.036 triliun. Lini kredit properti masih mencatatkan pada posisi ajeg di angka Rp 632 triliun atau berkembang 11,4%. Kredit Pemilikan Rumah dan Apartemen (KPR/KPA) serta konstruksi tumbuh stabil, masing-masing 8% dan 14,2%. Penjualan properti masih melambat di awal tahun ini, dengan rerata laba bersih 11 perusahaan publik properti di kuartal pertama tahun ini melorot 17%.

Bank Indonesia (BI) akan merelaksasi kebijakan Loan To Value (LTV) KPR yang lebih besar sehingga rakyat bisa lebih ekonomis untuk membayar uang muka dalam memiliki rumah, dan perbankan juga dapat memberikan fasilitas KPR lebih besar, serta memperkecil beban uang muka yang dibayar konsumen. Aturan ini akan diluncurkan pada kuartal ketiga 2016. Program pelenturan makroprudensial ini diterima baik karena sejalan dengan asa pengusaha properti, sebab akan mendorong pertumbuhan kredit perbankan lebih lekas, teristimewa di sektor properti. Di saat pertumbuhan kredit secara agregat masih melambat, diharapkan dengan kebijakan yang segera rilis ini, pertumbuhan kredit akan lebih tinggi lagi. Agenda tersebut diharapkan mampu menyokong program sejuta rumah.

Perbankan mengalami perlambatan penyaluran kredit dalam 2 tahun terakhir karena pengetatan LTV. Awalnya aturan LTV dikeluarkan BI pada medio 2012 hingga September 2014 untuk meredam agresivitas pengembang. Relaksasi LTV yang dilakukan BI pada pertengahan tahun lalu dengan menaikkan rasio pembiayaan menjadi 70% dan 80% cukup membantu mendongkrak performa KPR perbankan, LTV rumah pertama dengan luas bangunan di atas 70 m2 sebesar 80% atau uang muka 20%, rumah kedua sebesar 70%, dan rumah ketiga 60% dari harga griya.

Selain itu, kebijakan baru lainnya adalah dengan memberikan keringanan kepada publik untuk membeli hunian kedua dengan sistem inden, dapat mengajukan KPR untuk membeli rumah kedua meski rumah tersebut belum berdiri. Selama ini, pembelian properti ala kredit inden hanya diperbolehkan untuk rumah pertama. Penghapusan larangan kredit inden rumah kedua akan berbuntut positif atas pemasaran properti.

Dengan adanya kebijakan relaksasi, maka dapat menjawab kebutuhan rakyat sekaligus meredam ketimpangan hunian terbangun dan mendorong daya beli masyarakat terhadap rumah, dan memperbaiki penyaluran kredit oleh bank sehingga dapat menjaga kesehatan perbankan, agar stabilitas sistem keuangan secara umum juga dapat terpelihara.

Efek relaksasi pembiayaan properti lebih signifikan lagi ketika dikombinasikan dengan kebijakan pemansuhan pajak yang akan dirilis pada 1 Juli tahun ini. Sehingga akan banyak kapital masuk ke dalam negeri, uang Indonesia yang parkir di luar negeri sekira Rp 1 kuadriliun, termasuk ke sektor properti, terutama di segmen menengah ke atas. Adapun ekses pengampunan pajak lebih besar daripada pelonggaran LTV dan inden. Diproyeksikan industri properti tahun ini tumbuh pada rentang 11-15%.

Kebijakan yang akan diambil bernuansa positif karena akan berdaya mendorong pertumbuhan kredit properti yang selama ini lesu. Kebijakan melonggarkan rasio KPR akan memperkuat distribusi kredit. Rencana BI konstruktif untuk mendorong perdagangan properti. Kebijakan relaksasi LTV saat ini sangat dibutuhkan karena akan membantu percepatan pertumbuhan pasar dan turut mendorong berbagai usaha turunan terkait di sektor perumahan. Hal tersebut akan mendorong kemajuan perniagaan secara jamak.

Langkah-langkah yang akan diambil tentunya belum akan optimal memacu penyaluran kredit tanpa kebijakan ekstra dari pemerintah. Kebijakan relaksasi dengan menaikkan pembiayaan perbankan terhadap angka tajak kebat untuk membicu permohonan kredit perlu disokong paduan strategi pemerintah dari sisi perbankan dan perpajakan agar insentif yang diberikan lebih komprehensif. Pemerintah harus turut mengeluarkan kebijakan yang sinergis, agar industri properti dan kredit perbankan bisa tumbuh optimal ke depannya.